Sebuah Catatan Pinggir Menjelang Mubes

24-04-2018 Kategori : News

NameSalam rempug, menjelang digelarnya perhelatan akbar lima tahunan, yakni Musyawarah Besar (Mubes) pada tahun ini, suhu politik di tubuh Bamus Betawi semakin meningkat. Hampir semua perhatian pengurus dan ormas-ormas yang bernaung di dalamnya mengarah dan tersita kepada Mubes ini. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila Ketua Majelis Tinggi, Babeh Eddy, menyebutnya sebagai “tahun politik”.

Sebagai rumah besar kaum Betawi, Bamus Betawi memberi harapan dan peluang bukan hanya kepada mereka yang memiliki kepedulian dan concern mendalam terhadap nasib dan masa depan kaum Betawi dalam segala aspeknya, melainkan juga kepada mereka yang pragmatis dan oportunis—untuk tidak mengatakan sekadar mencari dan mendapatkan “sesuatu” di dalamnya.

Berkaitan dengan Mubes ini, Mereka yang pragmatis dan oportunis lebih awal memainkan jurus-jurus dewa mabuk, menjaring dan mengikat satu-dua orang yang dianggap seolah-olah (pseudo) dapat mewakili diri mereka untuk berlaga dalam suksesi kepemimpinan Bamus Betawi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang selama ini tidak pernah aktif, secara mendadak menjadi begitu bersemangat menunjukan perannya; berlomba-lomba mencari “pahala” di hadapan orang yang diusungnya.

Selain itu, terdapat faktor lain yang bersifat sesaat dan tidak tertulis tapi cukup dominan, yaitu pemenuhan “gizi” dan “vitamin”. Hal ini mengakibatkan beredarnya “obligasi” atau surat dukungan dari masing-masing ormas yang kemudian ditukar dengan “sesuatu” sebagai mahar. Hal ini juga terjadi dalam pembentukan Bamus Wilayah, yang akan disinggung di belakang.

Ormas-ormas yang berada di bawah naungan Bamus Betawi, yang dianggap sebagai penentu kemenangan, mulai kebanjiran rezeki. Prinsip “one man one vote” yang dipakai dalam pengambilan keputusan manakala musyawarah mufakat tidak bisa tercapai menjadi alasan utamanya.

Kondisi tersebut pada gilirannya menjebak kaum Betawi ke dalam demokrasi prosedural dan mengabaikan esensi. Votting sebagai pilihan terburuk dalam berdemokrasi menjadi pilihan utama. Musyawarah mufakat yang menjadi esensi dan marwah kaum Betawi tergadaikan.

Dinamika dan alur perubahan yang terjadi sekarang ini—sebagaimana uraian di atas—gagap dipahami oleh sementara senior di Bamus Betawi, terutama yang berada di Majelis Tingginya. Pola pikir senior yang lebih mengutamakan ketenangan dan kesepakatan menjadi terganggu oleh kegaduhan yang dikembangkan kelompok pragmatis dan oportunis tersebut. Apalagi munculnya rumor bahwa ada yang mengklaim dirinya didukung oleh Pemda.

Oleh karena itu, muncullah gagasan untuk menggelar pertemuan antara para ulama dan tokoh-tokoh Betawi yang memanfaatkan momentum milad ke-70 tahun Bang Foke (20/4) di RM. Aljazeerah Polonia Jakarta Timur. Hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa mereka akan bersama-sama menegakkan kembali marwah Bamus Betawi yang mulai dirusak oleh kelompok peagmatis dan oportunis tersebut.

Ormas Di Bawah Naungan Bamus

Jika kita melihat ke belakang, munculnya kelompok pragmatis dan oportunis tersebut bisa dikatakan sebagai kegagalan dari pengurus Bamus Betawi sekarang ini memainkan peran utamanya sebagai motivator bagi para ormas yang berada di bawah naungannya agar dapat memaksimalkan fungsinya dalam bidang kaderisasi dan pemberdayaan masyarakat Betawi dalam segala aspeknya, sehingga tidak berkembang secara sehat. Dana hibah yang digelontorkan Pemda DKI Jakarta terkesan digunakan di luar dari kedua bidang tersebut.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Pergub No. 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi di kalangan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Pada akhirnya kepekaan membaca segala peluang yang ada sebagai akibat dikeluarkannya 2 (dua) peraturan tersebut nyaris tidak tercipta, bahkan terkesan tidak siap.

Ketidaksiapan itu menjadikan mereka tetap terkungkung oleh kebiasaan lama, yaitu berharap dialokasikannya sebagian kecil dari dana hibah itu kepada mereka. Di saat harapan itu tidak terwujud, sebagian ada yang berusaha bangkit memberdayakan dirinya secara mandiri, sebagian lainnya mengeluhkan keadaan dengan berkicau di medsos atau bersikap apatis.

Bamus Wilayah dan Badan Otonom

Menyinggung soal pembentukan Bamus Betawi di masing-masing wilayah kabupaten dan kotamadya, saya menganggapnya masih tergesa-gesa tanpa adanya formula yang baku dan definitif, sehingga wajar bila banyak yang menafsirkan sebagai upaya dari pengurus Bamus sekarang ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Konflik interes pun masih mewarnai proses pembentukannya, sehingga mengalami banyak kendala.

Idealnya, pembentukan Bamus Wilayah dimaksudkan untuk mengeliminir banyaknya jumlah ormas yang bernaung di Bamus Betawi. Sebab tidak sedikit ormas yang hanya memiliki ruang lingkup setingkat kelurahan tanpa rasa malu minta disejajarkan dengan ormas yang memiliki basis massa yang kuat di semua kelurahan dan masuk dalam barisan ormas yang berada dalam naungan Bamus Betawi. Padahal seharusnya mereka cukup bernaung di bawah kewenangan Bamus Wilayah, kecuali ormas yang sifatnya tertentu dan spesifik, seperti kelompok ulama, cendekiawan, profesionalisme, seniman, militer atau praktisi hukum.

Gagasan tersebut menjadi seiring dan sejalan dengan upaya untuk memperketat proses seleksi dan verifikasi terhadap ormas yang akan bernaung di dalamnya. Tentunya hal ini bukanlah pekerjaan mudah, sebab orang-orang yang merasa dirinya “tokoh” akan melakukan resistensi dan perlawanan yang akan menyita cukup banyak energi. Namun, bagaimana pun resikonya, pekerjaan tersebut harus dilakukan tanpa bisa ditunda.

Tambahan lagi, penunjukan fungsionaris koperasi juga tidak disertai dengan itikad untuk memajukan perekonomian masyarakat Betawi melalui peningkatan UMKM, sehingga hanya menjadi jabatan untuk gagah-gagahan. Selain itu, LBH Bamus Betawi juga bisa dikatakan mati suri tidak mampu memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat Betawi dalam proses penyadaran dan penegakan hukum.

 

Majelis Tinggi sebagai produk Mubes Bamus Betawi tahun 2013 muncul dari sebuah kesadaran perlunya Bamus Betawi mempunyai institusi “ahlul halli wal aqd” (orang-orang yang berwenang untuk melepas dan mengikat), yaitu institusi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan secara langsung Ketua Umum Bamus Betawi. Adapun orang-orang yang duduk di dalamnya dipilih dengan kriteria yang ketat.

Sejatinya orang-orang yang berada dalam Majelis Tinggi atau bila dirubah menjadi Majelis Tertinggi Adat Bamus Betawi tidak selalu bongkar pasang mengikuti ritme Mubes Bamus Betawi. Mereka bersifat permanen, dan hanya bisa digantikan bila salah satu dari mereka mengundurkan diri, meninggal dunia, dan atau tidak lagi mengindahkan kepentingan kaum Betawi.

Alasan utamanya adalah karena institusi “ahlul halli wal aqd” adalah konsep Islam, maka sudah sewajarnya bila kaum Betawi yang mengaku Islam sebagai agamanya mempraktekan konsep tersebut dalam roda organisasinya. Dengan begitu, Mubes tidak lagi harus diselenggarakan dengan hiruk pikuk, kegaduhan atau goreng menggoreng yang nyaris menyita seluruh energi dan sumber daya yang ada, tapi cukup dengan penuh kesederhanaan dan khidmat untuk mendengar dan memutuskan, baik menerima atau menolak, laporan pertanggungjawaban pengurus Bamus; serta untuk mendengar dan melaksanakan keputusan Majelis Tinggi tentang kepengurusan Bamus untuk periode selanjutnya.

Justru yang harus dibuat meriah dan semarak adalah pengangkatan pengurus Bamus—sebagai yang akan mewakili kaum Betawi dalam bidang kaderisasi dan pemberdayaan masyarakat Betawi; dan yang dapat menjalin sinergi dan kerjasama dengan pemerintah, TNI dan Polri serta elemen masyarakat lainnya dalam bingkai NKRI atas nama kaum Betawi.

Mungkin banyak yang akan nyinyir dengan pandangan saya terhadap Majelis Tinggi yang terkesan subjektif, sebab saya adalah bagian di dalamnya. Terlepas dari semua itu, saya hanya sekadar memberi sedikit catatan kaki sebelum pagelaran Mubes dilangsungkan, dan sebagai empati atas harapan para senior Bamus Betawi.
Wassalam...!!!

KH.Lutfi Hakim
Imam FBR / Sekretaris Majelis Tinggi Bamus Betawi